JAKARTA - Dalam upaya sistematis membangun kemandirian fiskal daerah, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyoroti sebuah titik awal yang fundamental: pengelolaan belanja.

Ia mendorong pemerintah daerah untuk secara serius mengefisienkan pengeluaran, khususnya pada pos belanja rapat dan perjalanan dinas yang selama ini kerap dinilai berlebihan.

Pola belanja yang tidak efisien ini, menurutnya, justru menggerus ruang fiskal yang sangat berharga, ruang yang seharusnya dialokasikan untuk program-program yang lebih produktif dan berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat.

Tekanan fiskal nasional pun menuntut adanya disiplin anggaran di semua tingkatan, di mana efisiensi di daerah turut berkontribusi pada kesehatan fiskal negara secara keseluruhan.

Tito menegaskan bahwa efisiensi bukanlah tentang menghambat kinerja, melainkan tentang rasionalitas dan dampak.

Perkembangan teknologi saat ini, misalnya, membuka peluang besar untuk mengalihkan banyak kegiatan koordinasi ke ranah daring tanpa mengurangi efektivitasnya, sehingga anggaran dapat dialihkan untuk kebutuhan yang lebih substantif.

Namun, penghematan belanja hanyalah satu sisi dari koin. Sisi lainnya adalah upaya agresif untuk memperkuat pendapatan.

Tito mendorong pemerintah daerah untuk mengubah paradigma, dari sekadar menjadi penghabis anggaran menjadi pencipta pendapatan.

“Itu yang saya dorong, jadi berpikirlah lebih banyak bagaimana mencari pendapatan. Salah satunya dengan mempermudah perizinan,” kata Tito.

Kemudahan berusaha dan penciptaan iklim investasi yang kondusif dinilai sebagai langkah paling realistis untuk memperkuat basis pendapatan asli daerah (PAD), sehingga ketergantungan pada transfer pusat dapat berkurang.

Dengan pendekatan ganda ini—menekan belanja yang tidak produktif sekaligus membuka keran pendapatan baru—daerah diharapkan tidak hanya menjadi pelaksana pasif program pusat.

Tito berharap daerah mampu bertransformasi menjadi entitas yang lebih mandiri secara fiskal, dengan kapasitas yang lebih besar untuk mendanai pembangunannya sendiri berdasarkan potensi dan prioritas lokal.

Pada akhirnya, disiplin fiskal dan kebijakan yang pro-investasi adalah dua pilar utama untuk mewujudkan pemerintahan daerah yang tidak hanya hemat, tetapi juga kuat dan berdaulat dalam mengelola masa depannya. (net)

Editor: Abi Ghifar